Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan estimasi anggaran untuk pemindahan ibu kota ke luar Jawa. Presiden Joko "Jokowi" Widodo juga telah menyetujui bahwa ibu kota akan dipindahkan ke luar Jawa. Bambang menyampaikan, adapun estimasi biaya yang diperlukan untuk pemindahan ibu kota mencapai Rp466 triliun. Kira-kira bagaimana perhitungannya?
1. Anggaran berasal dari 4 sumber
Bambang menjelaskan untuk pemindahan ibu kota memang membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Ia menambahkan, sumber biaya bisa berasal dari 4 sumber, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN), BUMN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan juga swasta murni.
"Dari APBN sendiri khususnya untuk initial infrastruktur. Dan juga fasilitas kantor pemerintahan dan parlemen. Kemudian dari BUMN untuk infrastruktur utama dan fasilitas sosial," jelas Bambang, di Kantor Kepresidenan, Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin 29 April 2019.
"Kemudian KPBU, untuk beberapa infrastruktur utama dan fasilitas sosial. Dan swasta murni khususnya terkait dengan properti perumahan dan fasilitas komersial," ujarnya lagi.
2. Skenario pertama, seluruh ASN di pemerintah pusat pindah ke ibu kota
Lalu, Bambang mengatakan bahwa pemerintah memiliki dua skenario. Untuk skenario pertama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di pemerintahan pusat dipindahkan ke ibu kota baru.
"Estimasi kami dengan data 2017 akan dibutuhkan kota baru dengan penduduk perkiraan 1,5 juta (penduduk). Terdiri dari anggota eksekutif, legislatif, yudikatif. Pemerintah parlemen dan yudikatif. Polri, TNI, anggota keluarga," kata Bambang. Kemudian, pemerintah telah mengestimasi setiap pegawai memiliki 4 anggota keluar. Dan pemerintah juga telah melakukan estimasi lahan untuk tempat tinggal.
"Dengan 1,5 juta penduduk, pemerintahan akan butuh 5 persen lahan, ekonomi 15 persen, sirkulasi infrastruktur 20 persen, pemukiman 40 persen, dan ruang terbuka hijau 20 persen. Diperkirakan dibutuhkan lahan minim 40 ribu hektare untuk skenario pertama. Diperkirakan dibutuhkan lahan sampai atau minimal 40.000 ha untuk skenario yang pertama," paparnya.
3. Skenario kedua, tidak semua ASN dipindahkan
Untuk skenario kedua, tidak semua ASN dipindahkan. Misalnya, jumlah ASN yang dipindahkan hanya 110.000 orang, ditambah dengan Polri dan TNI, serta anggota keluarga mereka yang dihitung 4 orang dalam satu keluarga. Bila satu keluarga berisi 4 orang, maka setidaknya ada 184.000 pelaku ekonomi dengan jumlah penduduk di lokasi baru mencapa 87 ribu. Maka, dengan jumlah penduduk sebesar itu, dibutuhkan lahan mencapai 30 ribu hektare.
"Dibutuhkan kira-kira lahan dengan peruntukan persentase pemakaian yang sama dibutuhkan lebih sedikit yaitu 30 ribu hektare, dan dari situ kita mencoba membuat estimasi besarnya pembiayaan tadi," terangnya.
4. Skenario pertama menghabiskan anggaran lebih banyak dari skenario dua
Lebih lanjut, Bambang pun mengungkapkan estimasi yang sudah dihitung oleh pemerintah untuk kedua skenario tersebut. Skenario pertama tentu menghabiskan anggaran yang lebih besar dibanding skenario kedua.
"Estimasi besarnya pembiayaan dimana skenario satu diperkirakan akan membutuhkan biaya Rp 466 triliun atau US$33 miliar. Skenario dua lebih kecil karena kotanya lebih kecil, yaitu Rp 323 triliun atau US$23 miliar," kata Bambang.
"Di mana porsi pemerintah misalkan skenario satu itu Rp 250-an lebih triliun dan swasta hampir sama yaitu sekitar Rp215 triliun. Demikian juga untuk skenario dua pemerintah sedikit lebih besar dari pada swasta," ucapnya.
5. Jokowi putuskan ibu kota di luar Jawa
Dalam rapat, Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan tiga alternatif pemindahan ibu kota. Alternatif pertama tetap di Jakarta, alternatif kedua ibu kota dipindahkan ke luar Jakarta tetapi masih di Jabodetabek. Kemudian, alternatif ketiga adalah memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Dari ketiga alternatif yang diberikan oleh Bambang, rupanya Jokowi menyetujui pemindahan ibu kota di luar Jawa. "Dalam rapat tadi diputuskan, presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibukota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," kata Bambang di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin 29 April 2019
"Dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara desain, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri," sambungnya.
0 Komentar